Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Polemik Lahan Warungkiara, Libatkan Berbagai Pihak Terkait

- Admin

Rabu, 12 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GANTARI NEWS – Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat kerja guna membahas polemik legalitas lahan seluas 630 hektar di Kecamatan Warungkiara.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat terkait sengketa lahan antara PTPN VIII Cibungur dan ahli waris almarhum Natadipura.

Rapat dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk DPTR, Dinas Pendidikan, BPKAD, Bagian Hukum Setda, serta kuasa hukum ahli waris, Saleh Hidayat, S.H.

Dalam rapat, terungkap bahwa sebagian lahan yang disengketakan telah dibangun gedung perkantoran, sekolah, dan pondok pesantren.

Saleh Hidayat SH, selaku kuasa hukum ahli waris, menyatakan bahwa pihaknya memiliki alas hak atas lahan tersebut dan siap membantu Pemda Kabupaten Sukabumi dalam proses legalisasi aset bangunan yang telah berdiri.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman, mengungkapkan bahwa rapat ini masih bersifat awal dan akan dilanjutkan dengan mengundang pihak PTPN dan BPN untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut terkait status HGU lahan tersebut.

“Kami akan mengundang kembali PTPN, Dinas Pendidikan, Kepala Desa, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Kami berharap dapat menemukan solusi terbaik atas polemik ini,” ujar Paoji Nurjaman.***

Berita Terkait

Disbudpora Ikut Hadiri Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi: Penyempurnaan APBD 2024 dan Pembahasan APBD 2025
RAPBD 2025: Disbudpora Sukabumi Targetkan Tambahan Anggaran untuk Program Utama
Peringatan HKN ke-60, Bupati Sukabumi Ajak Semua Kompak Tingkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke 96 Tingkat Kab Sukabumi ‘Maju Bersama Indonesia Raya’
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi Ke-14 Tahun 2024
Tanggapan Bupati Sukabumi terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD tentang Raperda APBD 2025
DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Paripurna ke-13 Bahas APBD Tahun 2025
DPRD Sukabumi Tetapkan Raperda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Bupati: Ini Jadi Pedoman Hukum!

Berita Terkait

Jumat, 1 November 2024 - 18:25 WIB

Disbudpora Ikut Hadiri Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi: Penyempurnaan APBD 2024 dan Pembahasan APBD 2025

Selasa, 29 Oktober 2024 - 13:55 WIB

Peringatan HKN ke-60, Bupati Sukabumi Ajak Semua Kompak Tingkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Senin, 28 Oktober 2024 - 13:57 WIB

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke 96 Tingkat Kab Sukabumi ‘Maju Bersama Indonesia Raya’

Kamis, 17 Oktober 2024 - 15:13 WIB

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi Ke-14 Tahun 2024

Kamis, 17 Oktober 2024 - 15:02 WIB

Tanggapan Bupati Sukabumi terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD tentang Raperda APBD 2025

Rabu, 16 Oktober 2024 - 15:21 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Paripurna ke-13 Bahas APBD Tahun 2025

Senin, 14 Oktober 2024 - 16:48 WIB

DPRD Sukabumi Tetapkan Raperda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Bupati: Ini Jadi Pedoman Hukum!

Senin, 14 Oktober 2024 - 15:38 WIB

Rapat Paripurna ke-12 DPRD Kabupaten Sukabumi: Persetujuan Raperda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Berita Terbaru