Revisi UU Desa Berdampak pada Penundaan Pilkades di Sukabumi

- Admin

Jumat, 5 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GANTARI NEWS – Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan pada akhir Maret 2024 membawa perubahan signifikan, salah satunya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan batasan dua kali masa jabatan. Dampak dari perubahan ini dibahas oleh Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi.

Andri menjelaskan bahwa revisi UU Desa ini berakibat pada penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di ratusan desa di Kabupaten Sukabumi. Desa-desa yang seharusnya menggelar Pilkades pada tahun 2025 harus menunggu hingga tahun 2027.

“Terdapat 241 desa di Kabupaten Sukabumi yang dijadwalkan Pilkades di tahun 2025. Namun, dengan berlakunya UU Desa yang baru, Pilkades di desa-desa tersebut ditunda hingga tahun 2027,” ungkap Andri.

Penundaan ini disebabkan oleh perpanjangan masa jabatan kepala desa secara otomatis. Masa jabatan ratusan kepala desa yang berakhir di tahun 2025 akan diperpanjang dua tahun.

Meskipun demikian, Andri berharap perpanjangan masa jabatan ini dapat memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk lebih fokus dalam melayani masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa penundaan Pilkades perlu disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

“Diharapkan kepala desa dapat memanfaatkan waktu tambahan ini untuk memaksimalkan pengabdiannya kepada masyarakat. Namun, perlu dilakukan sosialisasi yang masif terkait penundaan Pilkades ini,” ujar Andri.

DPMD Kabupaten Sukabumi menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam melaksanakan penundaan Pilkades ini. Upaya sosialisasi kepada masyarakat juga akan dilakukan untuk memastikan kelancaran prosesnya.***

Berita Terkait

Pemkab Sukabumi Tetapkan Arah Pembangunan 20 Tahun ke Depan dalam Rapat Paripurna DPRD
Rakor Kepala Daerah Se Provinsi Jabar, Bahas Realisasi Anggaran Dan Investasi
Mahasiswa UMMI Gali Ilmu Legislatif di DPRD Kabupaten Sukabumi
Ketua DPRD Sukabumi Sambut Dandim Baru, Siap Kolaborasi Jaga Keamanan
Apindo dan BPJS Kesehatan Bahas Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bersama DPRD Sukabumi
DPRD Sukabumi Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2023
DPRD Sukabumi Tetapkan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2023 Menjadi Perda
DPRD Sukabumi Optimis, KKL Wilhan Bawa Angin Segar untuk Ketahanan Pangan

Berita Terkait

Senin, 22 Juli 2024 - 19:12 WIB

Pemkab Sukabumi Tetapkan Arah Pembangunan 20 Tahun ke Depan dalam Rapat Paripurna DPRD

Jumat, 19 Juli 2024 - 19:57 WIB

Rakor Kepala Daerah Se Provinsi Jabar, Bahas Realisasi Anggaran Dan Investasi

Jumat, 19 Juli 2024 - 19:02 WIB

Mahasiswa UMMI Gali Ilmu Legislatif di DPRD Kabupaten Sukabumi

Jumat, 12 Juli 2024 - 19:46 WIB

Ketua DPRD Sukabumi Sambut Dandim Baru, Siap Kolaborasi Jaga Keamanan

Kamis, 11 Juli 2024 - 19:41 WIB

Apindo dan BPJS Kesehatan Bahas Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bersama DPRD Sukabumi

Selasa, 2 Juli 2024 - 17:31 WIB

DPRD Sukabumi Tetapkan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2023 Menjadi Perda

Selasa, 2 Juli 2024 - 17:27 WIB

DPRD Sukabumi Optimis, KKL Wilhan Bawa Angin Segar untuk Ketahanan Pangan

Selasa, 4 Juni 2024 - 16:15 WIB

Wabup Harap Melalui Program Makan Gratis, Setiap Anak Memiliki Akses Terhadap Makanan Sehat Bergizi

Berita Terbaru

Pemerintahan

Mahasiswa UMMI Gali Ilmu Legislatif di DPRD Kabupaten Sukabumi

Jumat, 19 Jul 2024 - 19:02 WIB